PENGRTIAN KEMARITIMAN

PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

Istilah-Istilah Detail Kemaritiman Sesuai Dengan UNCLOS 1982

1.1.1.      Maritim

            Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi,maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah Terminologi Kelautan dan Maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut.

1.1.2.      Kemaritiman

Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masya-rakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan,sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya, karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut.Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan padatermonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagik danmesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.

1.1.3.      Laut

Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya.

span style="background-color: white;">

Laut territorial adalah salah satu wilayah yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di ukur dari garis pangkal Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.

Pengertian laut territorial menurut UNCLOS Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial. (pasal 2 ayat 1)Pengertian laut territorial menurut UU no 6 tahun 1996 Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia (pasal 3 ayat 2)       .

1.1.4.      Lautan

Atlantik, Lautan Pasifik. Lautan ini berarti menunjuk kata Ocean dalam bahasa Inggris, seperti Pacific Ocean atau Atlantic Ocean, yang sering dikemukakan sebagai Samudera Pasifik atau Samudera Atlantik, dengan demikian berarti kata Samudera sama dengan Lautan. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang satu sama lain berkaitan,karena air laut tidak selalu asin, tetapi laut dilihat dari aspek dari suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemer satu bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai penghubung antara pulau-pulau yang terbesar di perairan Indonesia

1.1.5.      Kelautan

Definisi Kelautan yg sangat luas termasuk mencangkup istilah kemaritiman. Istilah kelautan dipakai karena lebih luas dan bersifat public dari pada sekedar memakai istilah kemaritiman. Jadi istilah kelautan adalah hal hal yang berhubungan dengan laut. Secara terminology pengertian kelautan mencangkup aspek yang sangat luas termasuk ruang/wilayah di atas udara permukaan laut.

1.1.6.      Coastal

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2003) adalah sebagai berikut :

1. Potensi konflik kepentingan dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaat wilayah pesisir. Dalam hal ini konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar “users” yakni sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak swasta namun juga antar pengguna antara lain; a) perikanan budidaya dan tangkapan, b) pariwisata bahari dan pantai, c) industri maritim seperti perkapalan, d) pertambangan seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya, e) perhubungan laut dan alur pelayaran dan f) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan bakau (mangrove), terumbu karang dan biota laut lainnya.

2. Potensi konflik kewenangan. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan kepentingan wilayah pesisir tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom.

3. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang bermata pencaharian disektor-sektor non perkotaan.

4. Timbul berbagai dampak pembangunan yang tidak hanya bersumber dari dalam wilayah pesisir tetapi juga dari wilayah laut dan pedalaman. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah pesisir sebagai interface antara ekosistem darat dan laut, wilayah pesisir (coastal areas) memiliki keterkaitan antara daratan dan lautan.

5. Pemanfaatan potensi sumberdaya kemaritiman yang tidak optimal terutama wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan perbatasan dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan prime mover pengembangan wilayah.

6. Lemahnya kerangka hukum pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.

7. Kenaikan muka air laut (sea level rise) sebagai akibat pemanasan global memberikan dampak yang serius terhadap wilayah pesisir yang perlu diantisipasi penanganannya. Diperkirakan ada 30 kota pantai yang ada di Indonesia yang potensial terkena dampak pemanasan global.

8. Tingkat kerusakan biofisik lingkungan pesisir sangat mengkhawatirkan yang disebabkan oleh; a) overeksploitasi sumberdaya hayati laut, b) pencemaran, c) bencana alam seperti tsunami, d) konflik pemanfaatn ruang, e) kemiskinan masyarakat pesisir.

9. Rendahnya pelibatan masyarakat pesisir terutama menyangkut hak dan kewajiban dalam perencanaa, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir yang ada di daerahnya.

1.2.Sejarah Maritim di Indonesia

1.2.1.      Zaman Pra-Kolonial ( Sebelum Tahun 1959 )

• Kerajaan Hindu-Budha

Prasasti tertua yang ditemukan di Nusantara dikenal sebagai Prasasti Kutai dan berasal dari Kalimantan Timur, yang sudah ada sejak sekitar 375 Masehi ketika kerajaan Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta (bahasa liturgis agama Hindu) menggunakan tulisan Palawa, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Dalam prasasti ini tiga raja Kutai Martadipura disebutkan dan mereka menggambarkan sebuah ritual yang merupakan karakteristik Hindu kuno. Sekitar satu abad kemudian, batu prasasti pertama (yang diketahui) di Jawa ditemukan. Prasasti ini, yang juga dalam bahasa Sansekerta, menyatakan raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara (abad keempat sampai ketujuh) di Jawa Barat dan menghubungkan sang raja ini dengan dewa Hindu (Wisnu). Secara keseluruhan, prasasti ini menunjukkan bukti pengaruh besar dari agama Hindu India di kalangan elit penguasa kerajaan pribumi kuno pertama yang diketahui di Nusantara.

Karena posisi strategis dari garis pantai Sumatera dan Malaysia yang dekat dengan Selat Malaka, tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan Negara pertama yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia di daerah pesisir Sumatra, dan membentang di wilayah geografis yang luas di sekitar selat. Kerajaan ini dinamakan Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan abad ke-17.

Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi agama Budha dengan penekanan utama pada studi bahasa Sansekerta. Dari sumber-sumber Cina diketahui bahwa para biksu Budha Cina tinggal di Sriwijaya selama lebih dari satu dekade untuk melanjutkan studi mereka. Sisa-sisa candi Hindu dan Buddha yang berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan pemerintahan dua dinasti di Jawa Tengah. Dinasti ini adalah Dinasti Sailendra (penganut Agama Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun Candi Borobudur yang terkenal sekarang berada di dekat Yogyakarta sekitar tahun 800 Masehi) dan Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan sebagai reaksi terhadap candi Borobudur tersebut). Keruntuhan perlahan-lahan Sriwijaya dan munculnya kerajaan besar baru di Jawa ini berarti bahwa kekuasaan politik secara bertahap berpaling dari Sumatera menuju Jawa. Namun pada abad ke-10 kehidupan penduduk di Jawa Tengah tiba-tiba tidak terekam karena kurangnya sumber.

• Kerajaan Islam

Meskipun merupakan kerajaan Hindu-Buddha, Islam berpengaruh bagi kalangan elit penguasa Majapahit. Kemungkinan Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim dari awal era Islam ketika pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di daerah pesisir, menikah dengan wanita setempat dan dihormati atas kekayaan mereka yang diperoleh melalui perdagangan. Beberapa penguasa lokal kemungkinan tertarik dengan agama baru ini dan dianggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan yang sama seperti sebagian besar pedagang. Pendirian kerajaan Islam merupakan langkah logis berikutnya. Diduga rakyat dari raja-raja ini mengikutinya dengan masuk Islam.

Prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan Islam di bagian utara Sumatera disebut Pasai atau Samudera. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatra Utara, pengaruh Islam kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir pantai utara Jawa berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 pengaruh Majapahit di Nusantara mulai menurun karena konflik suksesi dan meningkatnya kekuasaan kerajaan Islam. Sebuah negara perdagangan baru, Malaka, merupakan salah satu kekuatan baru ini. Kekuatan ini bangkit di daerah pesisir - saat ini Malaysia - dan terletak di bagian tersempit dari Selat Malaka.

Hubungan historis antara perdagangan dan Islam juga terlihat dalam perkembangan di pulau Ternate - saat ini propinsi Maluku di kawasan timur Indonesia. Ternate (mirip dengan Tidore yang dekat dengannya) menjadi daerah kaya karena produksi cengkeh. Dari Jawa - dan melalui perdagangan - Islam menyebar ke daerah ini, mengakibatkan berdirinya kesultanan di akhir abad ke-15. Kesultanan ini berhasil menguasai sebagian besar Indonesia Timur namun posisinya dirusak oleh Belanda pada abad ke-17.

1.2.2.      Zaman Kolonia ( 1509-1945 )

• Era Portugis ( 1509-1602 )

Afonso (kadang juga ditulis Alfonso) de Albuquerque. Karena tokoh inilah, yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya Kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Belanda.

1.2.3.      Zaman Proklamasi ( 1945-1994 )

Indonesia yang ternyata mempunyai sejarah panjang tentang maritim bukan hanya sekedar dongeng, Indonesia pernah berjaya pada masanya saat jiwa petarung maritim itu masing melekat pada jiwa dan raga bangsa ini. Perjalanan kejayaan beberapa tahun silam ternyata bukan hanya berhenti pada masa Sriwijaya, namun kejayaan itu pernah ada saat awal pertempuran kemerdekaan sampai pertengahan zaman sesudah kemerdekaan. Perjalanan di mulai saat berdirinya Badan Keamanan Rakyat bagian Laoet (BKR Laoet) di tahun 1945 sampai saat ini di kenal dengan TNI AL. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI merupakan elemen terpenting dalam Alusista (Alat Utama Sistem Senjata). Singkatnya Angkatan Laut belum bisa di katakan sebagai angkatan bersenjata jika belum mempunyai satuan armada kapal perang. Wajar saja kapal perang bukan hanya di fungsikan sebagai alat dalam peperangan melainkan sebagai sebuah simbol kekuatan laut sebuah negara.

Setelah berjalannya proklamasi pada 1945 para pejuang bahari secara serempak langsung mengambil alih berbagai fasilitas laut yang dulunya dikuasai oleh Jepang. Diawali dengan pengambilalihan fasilitas pelabuhan berikut infrastrukrnya. Tentunya pelabuhan sebagai basis pertama yang harus dikuasai karena pelabuhan merupakan pusat dari pada pergerakkan pelayaran laut baik secara militer maupun secara komersial.

Setelah perang kemerdekaan (1945-1949) indonesia pun lebih meningkatkan kekuatan laut, hal itu dilakukan sebagai realisasi Konfrensi Meja Bundar. ALRI menerima sejumlah bantuan militer berupa berbagai Alusista dan perlengkapan militer. Desember 1949 Pangkalan AL Ujung, Surabaya menerima empat kapal perang jenis korvet yang dinamai RI Hang Toeah, RI Pati Oenoes (256), RI Banteng (255), dan RI Radjawali (254). Kemudian ada juga sejumlah kapal perang jenis peronda pantai, kapal pendarat amfibi, kapal motor dan kapal pendarat jenis LCI (Landing Craft Infantry). Kekuatan laut Indonesia kian kuat setelah empat korvet yang dimiliki ditambah dengan kapal perusak eks AL belanda, yaitu RI Gajah Mada dan 10 kapal perang penyapu ranjau kelas Raum baru buatan Jerman Barat antara tahun 1952-1955. Selanjutnya antara tahun 1957-1959 ALRI membeli empat kapal perang barubuatan Ansaldo Leghorn, Italia yaiu RI Soerapati-356 dan RI Imam Bondjol-355 (fregat kelas Almirante Clemente) serta RI Pattimura-801 dan RI Hasanudin-802 (korvet kelas Albatross).

Dalam perjalanannya Indonesia pernah menjadi negara terkuat di Asia Tenggara ketika mendapatkan bantuan dari Uni Soviet pada tahun 1959-1966. Saat itu indonesia memiliki 12 Kapal Selam , satu penjelajah ringan kelas Sverdlov (RI Irian 201), delapan fregat Kelas Riga, delapan perusak kelas Skory, 16 kapal penyerangan cepat berpeluru kendali kelas Komar, 14 Kapal cepat torpedo kelas P-6, 16 kapal buru selam kelas Kronstand, enam kapal penyapu ranjau kelas T-43, 18 kapal meriam kelas BK dan beberapa kapal bantu lainnya, seperti kapal kargo, penangkap torpedo (torpedo catcher boat), kapal hidro-oseanografi dan kapal tender kapal selam kelas RI Multatuli-561.

1.2.4.      Zaman 0rde Lama ( 1950-1965 )

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

            Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

            Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.

Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.

1.2.5.      Zaman Orde Baru ( 1966-1998 )

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia.

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal. Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam sebuah operasi militer yang disebut Operasi Seroja. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB.

1.2.6.      Masa Reformaasi ( 1998-Sekarang )

Mengutip R. Willliam Liddle, Profesor Ilmu Politik dari Ohio State University, menyatakan bahwa dua unsur fisik yang mendasar dalam membangun kekuatan negara adalah ekonomi dan militer. Jika sebuah negara tidak memiliki ekonomi dan/atau militer yang kuat, maka sistem pertahanannya tidak akan efektif. Dengan melakukan penghitungan tersebut, kita akan mampu memprediksikan besarnya kerugian dan keuntungan yang akan ditanggung oleh bangsa, baik secara ekonomi, politik, maupun militer akibat dari perubahan visi daratan menuju visi maritim.

Pemanfaatan sumber daya kelautan secara maksimal juga membutuhkan penguasaan teknologi tinggi, mulai dari teknologi eksplorasi laut sampai pengamanan wilayah dan jalur perdagangan laut. Sejauh mana teknologi kelautan yang kita miliki sampai saat ini, jika persoalan pencarian lokasi jatuhnya maskapai penerbangan kita saja, kita masih meminta bantuan teknologi asing dan kita juga harus mengelus dada menghadapi tragedi kehilangan prajurit AL yang berlatih ? Sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang teknologi yang tepat guna mendukung industri kelautan di Indonesia saat ini?

Dalam konteks ekonomi pertahanan dibidang kelautan yang dapat dilakukan saat ini adalah menambah kapal patroli TNI AL jenis corvett dan frigate serta secara strategis menambah jumlah kapal selam guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian keamanan diwilayah perairan kedaulatan NKRI, sehingga kerugian negara dapat ditekan seminimal mungkin.

Mengingat bangsa Indonesia adalah negara kepulauan, dengan luas laut yang yang menjadi tanggung jawab Indonesia sekitar 5.8 juta km persegi, maka wajar laut mempunyai makna penting. Secara politik laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya ke dalam, melainkan juga ke luar sebagaimana telah diakui oleh UNCLOS/l982. Laut juga menjadi media perhubungan (termasuk perdagangan) yang sangat vital.

Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ladas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya alam dari kerusakan.

       

Kecenderungan ke depan justru akan menunjukkan makin pentingnya jalur-jalur perhubungan dan perdagangan laut sejalan dengan proses globalisasi. Laut juga mempunyai arti ekonomi yang besar karena kandungan sumber-sumber alamnya. Dengan nilai-nilai penting laut itu dan pengalaman sejarah, serta lingkungan strategis dan geografis, maka laut akan menjadi elemen penting bagi pertahanan Indonesia baik secara konsepsi dan cara pandang pertahanan (geopolitik dan geostrategis), perumusan kebijakan pertahanan, maupun kepentingan nasional yang harus dilindungi, terutama kepentingan nasional di dan lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah jurisdiksi Indonesia; keamanan GPL dan ALKI; keamanan sumber alam di laut; perlindungan ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawasan strategis yang berbatasan dengan negara tetangga; keamanan ZEE; dan peningkatan kemampuan industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Disamping itu, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut menempatkan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.

    Potensi sumberdaya maritim cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan sebesar US$ 47 miliar per tahun. Sedangkan dari pariwisata bahari mencapai US$ 29 miliar per tahun. Dari energi terbarukan sebesar US$ 80 miliar per tahun yang terdiri dari energi arus laut, pasang surut, gelombang, biofuel alga, panas laut. Sementara Biofarmasetika laut sebesar US$ 330 miliar per tahun. Dengan melimpahnya keanekaragaman hayati laut indonesia, dapat digunakan untuk pengembangan industri bioteknologi bahan pangan, obat-obatan, kosmetika dan bioremediasi

Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumberdaya laut yang sedemikian besar ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang besar pula bagi peningkatan perekonomian bangsa, bahkan sudah sepatutnya pula menjadi sektor penggerak ekonomi nasional yang dominan. Namun pada kenyataannya sektor perikanan dan kelautan nasional masih belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini diperlihatkan dari data secara kasat mata bahwa masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya pesisir dan laut umumnya masih tergolong pada masyarakat miskin atau dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

1.3.Peradigma Pembangunan SDM dengan Konsep Kebudayaan Maritim

Di sini, Indonesia memerlukan manusia yang berkarakter sebagai pendukung utama pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter, serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), kesuksesan seseorang atau suatu bangsa ternyata tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan, orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan sangat penting dalam membangun karakter bangsa maritim.

Pakar maritim Profesor Hasjim Djalal menyebutkan ada tiga tiang utama dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang tidak boleh digerogoti pihak manapun. Pertama, Indonesia sebagai satu kebangsaan. Hal ini dicapai sejak Sumpah Pemuda 1928, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Bangsa Indonesia bukanlah berdasar agama, suku, ras ataupun mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi semua warga yang mendiami seluruh tanah air.

Kedua, Indonesia adalah satu negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Ini berarti bahwa manusia-manusia Indonesia yang menyatakan dirinya hidup dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu sudah final, karenanya tidak mungkin ada negara di dalam NKRI. Ketiga, Indonesia adalah satu kewilayahan. Artinya, orang-orang Indonesia telah menjadi satu bangsa, berdiam di dalam satu kesatuan kewilayahan, yaitu satu kesatuan nusantara Indonesia yang mencakup darat, laut, udara dan kekayaan alamnya.

1.4.Sumber Daya Masyarakat Pesisir

Dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa persoalan serius.yang menjadi isu-isu strategis dalampengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini,yaitu:

1. Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat common property(milik bersama) dengan akses yang bersifat quasi open access.Istilah common propertyini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrolpemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumberdayayang merupakan public domain, sehingga sifat sumberdaya tersebut bukanlah tidak ada pemiliknya. Ini berarti sumberdayatersebut tidak terdefinisikan dalamhal kepemilikannya sehingga menimbulkan gejala yang disebut  dengan dissipated resource rent, yaitu hilangnya rente sumberdayayang semestinya diperoleh dari pengelolaan yang optimal. Dengan adanya sifat sumberdaya yang quas open accesstersebut,maka tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar (market failure). Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar-besarnya, jika tidak makapihak lain  yang akan mendapat keuntungan. Kondisi seperti inilah  yang terjadi saat ini. Dengan didukung oleh teknologi, pihak-pihakyang lebih kuat dan mampumengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yangkuat, dia yang menang) dan dayaproduksi alamiah menjadi terganggu.

2. Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pada awal tahun 80-an, banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Program modernisasi perikan contohya, yangbertujuanmenigkatkan produksi hasil tangkapan  nelayan menggunakanteknologi  penangkapan yang semakin modern tidak disertai dengan sosialisasi pemahaman yang baik terhadap lingkungan kelautan. Hal ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan karena terjadi ekploitasi sumberdaya secara maksimal tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada. Degradasi lingkungan pesisir dan laut yangmanjdi  ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan nelayan akibat faktor-faktorlain masih berlanjut hingga saat ini seperti misalnya pencemaran lingkungan  perairan akibat limbah industri dan rumah tangga. Selain merusak potensi sumberdaya perairan, degradasi lingkungan ini juga berakibat buruk bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat pesisir.

3. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perikanan di Indonesia melibatkanbanyak stakeholders. Yang paling vital adalahnelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. Merekahidup dalamkemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yangberakarpada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktortersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan factor non alamiah berhubungan dengan keterbatasn daya jangkau teknologi,ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desanelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya